UU No. 27 Tahun 2026, Ini Poin Kewajiban K3 yang Harus Dipahami Perusahaan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan pada 28 Oktober 2026. Salah satu poin pentingnya, K3 kini menjadi bagian dari peningkatan produktivitas sekaligus kewajiban yang harus dijalankan setiap perusahaan.

Berikut poin-poin K3 dalam UU No. 27 Tahun 2026 yang perlu diketahui perusahaan.

K3 sebagai Kunci Peningkatan Produktivitas (Bab V Pasal 12)

Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah, pemberi kerja, pekerja, dan serikat pekerja bertanggung jawab meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara berkelanjutan.

Pasal 12 ayat (2) huruf b kemudian menyebut penerapan K3 sebagai salah satu cara mencapainya. Artinya, K3 tidak lagi dipandang sebatas perlindungan pekerja, tetapi juga investasi yang mendukung produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha.

Kewajiban K3 Perusahaan (Bab XIII Pasal 126–133)

1. Kebijakan K3 Nasional Ditetapkan Presiden (Pasal 126)

Menteri mengoordinasikan penyusunan kebijakan K3 nasional, yang kemudian ditetapkan oleh Presiden.

2. K3 Berlaku di Seluruh Tempat Kerja (Pasal 127)

Penerapan K3 mencakup seluruh tempat kerja di wilayah hukum Indonesia, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara.

3. Pemberi Kerja Wajib Menerapkan K3 (Pasal 128)

Pemberi kerja wajib menerapkan K3 untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan standar K3. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat mengakibatkan luka atau cedera, disabilitas sebagian fungsi, disabilitas total tetap, hingga meninggal dunia.

4. Hak Pekerja atas K3 Fisik dan Mental (Pasal 129)

Setiap pekerja berhak memperoleh pelindungan atas K3 baik fisik maupun mental, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, pemberi kerja wajib menyelenggarakan upaya K3.

5. Wajib Menerapkan SMK3 Terintegrasi (Pasal 130)

Perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Kewajiban ini berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja atau memiliki tingkat risiko tinggi.

Penerapan SMK3 paling sedikit meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Perusahaan juga wajib melaksanakan upaya berikut.

• Menyediakan tempat kerja yang memenuhi standar K3
• Melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko secara berkala
• Menyediakan alat pelindung diri atas biaya perusahaan
• Menyediakan fasilitas P3K, ruang kesehatan kerja, dan sarana transportasi darurat
• Memberikan pelatihan K3 secara rutin
• Melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja paling sedikit satu kali setahun
• Melaporkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan situasi berbahaya kepada instansi terkait

Selain itu, setiap perusahaan wajib memiliki program pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

6. Wajib Membentuk Komite K3 (Pasal 131)

Perusahaan wajib membentuk komite K3 yang terdiri atas unsur pengusaha dan pekerja. Komite ini bertugas merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan, mengoordinasikan pendidikan dan pelatihan K3, serta menindaklanjuti laporan potensi bahaya dan risiko K3.

7. Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Menerapkan SMK3 (Pasal 132)

Perusahaan yang tidak menerapkan SMK3 terintegrasi dapat dikenai sanksi administratif berupa:

• Peringatan tertulis
• Pembatasan kegiatan usaha
• Pembekuan kegiatan usaha
• Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
• Denda administratif
• Pencabutan perizinan berusaha

8. Aturan Pelaksana Melalui Peraturan Pemerintah (Pasal 133)

Ketentuan pelaksanaan dan penerapan K3 serta SMK3 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Penutup

UU No. 27 Tahun 2026 menegaskan bahwa K3 adalah kewajiban perusahaan sekaligus bagian dari strategi meningkatkan produktivitas. Dengan kewajiban SMK3, komite K3, dan sanksi yang lebih tegas, perusahaan perlu memastikan penerapan K3-nya sudah berjalan sesuai ketentuan